Data Administrasi

Pada bagian ini vendor harus melengkapi data administrasi yang terdiri dari 6 bagian, berikut penjelasan dari masing – masing data yang harus dilengkapi.

Informasi Umum

Pada bagian ini, beberapa kolom isian yang sudah diisi pada saat registrasi akan secara otomatis terisi mengikuti data yang diinputkan pada saat melakukan registrasi. Vendor harus melengkapi semua data yang tersedia pada kolom isian kantor pusat. Sebagai catatan, Nomor NPWP yang diinputkan pada saat registrasi tidak akan bisa diubah.

Pada kolom isian Kantor Pusat/Kantor Cabang, sebagaimana informasi ini sudah diisikan pada saat registrasi, jika vendor mendaftar sebagai Kantor Cabang, maka akan dimintakan mengisikan NPWP dan nama Kantor Pusat. Kantor Cabang dengan NPWP berbeda dengan Kantor Pusat dapat memiliki SPDA tersendiri.

Landasan Hukum

Bagian ini diisi dengan data Landasan Hukum perusahaan. Jenis Akta Pendirian 

adalah mandatory harus ditambahkan. Harap menyesuaikan Jenis Akta yang ditambahkan dan menyamakan dengan dokumen yang akan dilampirkan.

Pada bagian ini file lampiran dapat ditambahkan lebih dari 1 file lampiran (dengan maksimal ukuran file masing-masing 2MB) dengan menekan CTRL dan pilih tiap dokumen yang akan dilampirkan.

Susunan Kepemilikan Saham

Bagian ini diisi dengan data sesuai dengan tipe kepemilikan saham perusahaan, baik itu Perorangan maupun Non Perorangan dapat dipilih pada kolom isian Tipe Kepemilikan. Bagian ini dapat menambahkan data lebih dari satu.

Untuk tipe kepemilikan Perorangan, jika WNI dilampirkan dokumen KTP, jika WNA dilampirkan dokumen Paspor. Untuk tipe kepemilikan Non Perorangan, jika badan usaha/hukum Indonesia maka dilampirkan dokumen NPWP, namun jika badan usaha/hukum asing maka dilampirkan dokumen tax payer identification.

Susunan Pengurus

Bagian ini diisi dengan data susunan pengurus sesuai Akta terakhir. Harap melampirkan dokumen Contoh Tanda Tangan Pengurus dan dokumen Salinan KTP / paspor sesuai dengan data pengurusnya. Bagian ini dapat menambahkan data lebih dari satu.

Hubungan Istimewa

Bagian ini diisi jika perusahaan memiliki hubungan istimewa (dikarenakan kepemilikan saham di atas 50%, kesamaan pengurus, atau keduanya) dengan entitas lain. Jika tidak memiliki hubungan istimewa, bagian ini tetap harus diisikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki hubungan istimewa (informasi lainnya dikosongkan).

Izin Usaha

Bagian ini diisi dengan data izin usaha sesuai dengan dokumen jenis izin usaha yang dimiliki perusahaan. Harap melampirkan dokumen yang sesuai dengan jenis izin usaha yang dipilih pada kolom isian jenis izin usaha seperti SIUP, SIUJK, IUT, IUI/TDI, SIUPAL, SIOPSUS, SIUJPTL, SIUJS, Surat Izin Salvage/Pekerjaan Bawah Air, Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), atau TDUP. Mohon diperhatikan tanggal berakhir izin usaha minimal 30 hari dari tanggal submit untuk mencegah dokumen expired pada saat SPDA diterbitkan nanti.

Bidang Usaha dapat dipilih sesuai dengan daftar bidang usaha yang ada. Izin Usaha ini mandatory harus diisikan vendor minimal satu jenis izin usaha.

Izin Operasional

Izin Operasional diisi jika vendor memiliki izin usaha pendukung seperti SKT Migas, Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, STP, Surat Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Surat Izin Pengelolaan Limbah (B3), Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Operasional Perusahaan Inspeksi, atau BU Handak. Bagian ini tidak mandatory harus diisikan, kecuali memang dipersyaratkan oleh sistem ataupun KKKS.